USDT halal atau haram? Pandangan MUI, Muhammadiyah dan NU

Diperbarui OTCDO

Belum ada fatwa yang secara khusus membahas USDT. Yang ada adalah fatwa tentang kripto secara umum, dan ketiga lembaga Islam terbesar di Indonesia sepakat pada satu hal: memakai kripto sebagai mata uang atau alat pembayaran hukumnya haram, antara lain karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Untuk kripto sebagai aset, pandangannya berbeda: MUI (2021) hanya membolehkan aset yang memiliki underlying dan manfaat jelas, Muhammadiyah (2026) menyatakan hukum asalnya mubah dengan syarat, dan Muktamar NU ke-35 (2026) menyatakan Bitcoin sah ditransaksikan sebagai aset digital. Panduan ini merangkum isi keputusan-keputusan itu dari sumber aslinya, lalu membahas apa artinya bagi USDT. OTCDO bukan lembaga fatwa; untuk keputusan pribadi, berkonsultasilah dengan ulama yang Anda percayai.

Daftar isi
  1. Fatwa MUI 2021: tiga ketentuan tentang kripto
  2. Sikap MUI saat ini: rujukan pemerintah dan kajian DSN-MUI
  3. Muhammadiyah: dari haram (2022) menjadi mubah bersyarat (2026)
  4. NU: keputusan Muktamar ke-35
  5. Lalu bagaimana dengan USDT secara khusus?
  6. Praktik yang perlu dihindari menurut fatwa-fatwa tersebut
  7. Halal menurut syariah tidak sama dengan legal menurut OJK
  8. Langkah praktis bagi Muslim yang ingin memakai USDT
  9. Istilah yang sering muncul dalam fatwa kripto
  10. Baca juga
  11. Sumber
  12. Tanya jawab

Fatwa MUI 2021: tiga ketentuan tentang kripto

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ketujuh, yang berlangsung di Jakarta pada 9 sampai 11 November 2021, menetapkan tiga ketentuan hukum tentang cryptocurrency. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI dan dimuat di situs resmi MUI.

Pertama, penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar (ketidakjelasan) dan dharar (bahaya), serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.

Kedua, cryptocurrency sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar (unsur judi), dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i. Syarat sil'ah yang dimaksud antara lain ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, merupakan hak milik, dan bisa diserahkan kepada pembeli.

Ketiga, cryptocurrency sebagai komoditas atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah, memiliki underlying, dan memiliki manfaat yang jelas, hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Ketentuan ketiga inilah yang sering dikutip dalam pembahasan tentang stablecoin.

Berita di situs MUI: Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency
Situs resmi MUI memuat keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa tentang hukum uang kripto, berisi tiga ketentuan: haram sebagai mata uang, tidak sah sebagai komoditas jika tidak memenuhi syarat sil'ah, dan sah jika memiliki underlying serta manfaat yang jelas. Sumber: mui.or.id · diambil 2026-11-18

Sikap MUI saat ini: rujukan pemerintah dan kajian DSN-MUI

Fatwa 2021 masih menjadi rujukan. Situs MUI memuat pernyataan Menteri Agama bahwa pemerintah tetap merujuk pada hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI 2021, dan bahwa kripto sebagai komoditas hanya dapat diperdagangkan jika memenuhi syarat sil'ah.

Di sisi lain, Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) sedang mengkaji status underlying asset dan bisnis di balik token, sebagai pijakan sebelum menerbitkan fatwa dan panduan teknis kripto syariah. Kajian ini dibahas dalam Ijtima Sanawi DSN-MUI. Artinya, pandangan MUI tentang aset kripto tertentu, termasuk kemungkinan stablecoin, masih bisa diperjelas di masa depan.

Berita di situs MUI: Susun Fatwa Kripto, DSN MUI Bedah Underlying Asset hingga Bisnis di Balik Token
DSN-MUI mengkaji underlying asset dan bisnis di balik token sebagai pijakan sebelum menerbitkan fatwa dan panduan teknis kripto syariah. Sumber: mui.or.id · diambil 2026-11-18

Muhammadiyah: dari haram (2022) menjadi mubah bersyarat (2026)

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah semula mengharamkan kripto, baik sebagai investasi maupun alat tukar, dalam Fatwa Tarjih yang dimuat Suara Muhammadiyah edisi 01 tahun 2022. Alasan utamanya adalah gharar, maisir, belum diakui negara, minimnya pemahaman masyarakat, dan ketiadaan underlying asset.

Pada Maret 2026, Majelis Tarjih dan Tajdid menerbitkan fatwa baru tentang kripto sebagai aset keuangan digital, yang dimuat di situs resmi Muhammadiyah pada 5 Maret 2026. Menurut penjelasan Majelis Tarjih dan pemberitaan tentang fatwa itu, aset kripto dapat dipandang sebagai māl mutaqawwam, yaitu harta yang bernilai dan sah menurut syariah, sehingga hukum asal bertransaksi dan berinvestasi kripto adalah mubah.

Kebolehan itu bersifat muqayyad, atau bersyarat. Transaksi bisa menjadi haram jika melanggar prinsip syariah, baik dari sisi aset maupun mekanismenya. Aset tidak boleh terkait kegiatan terlarang seperti judi digital, pornografi atau pasar gelap, dan sebaiknya punya kegunaan yang jelas, bukan sekadar instrumen spekulatif seperti meme coin. Pemberitaan juga menyebut fatwa ini melarang transaksi futures, leverage dan short selling.

Yang tidak berubah: Muhammadiyah tetap memandang haram fungsi kripto sebagai mata uang atau alat pembayaran, karena rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah menurut hukum nasional. Hal ini ditegaskan kembali oleh Majelis Tarjih dalam kajian pada Juli 2026.

Artikel di situs Muhammadiyah: Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Tentang Kripto sebagai Aset Keuangan Digital
Situs resmi Muhammadiyah memuat fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid tentang kripto sebagai aset keuangan digital, terbit 5 Maret 2026, yang menggantikan pandangan haram dalam fatwa 2022. Sumber: muhammadiyah.or.id · diambil 2026-11-18

NU: keputusan Muktamar ke-35

Sebelumnya, Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur pada Oktober 2021 menyatakan penggunaan kripto haram. Pada Muktamar ke-35 NU di Jombang, Agustus 2026, forum Bahtsul Masail membahas hukum Bitcoin. Menurut penjelasan yang dimuat di situs MUI, mentransaksikan Bitcoin sebagai aset digital dinyatakan sah dan diperbolehkan.

Sama seperti MUI dan Muhammadiyah, penggunaan Bitcoin sebagai mata uang dinyatakan haram secara hukum positif karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Keputusan ini membahas Bitcoin, bukan stablecoin seperti USDT secara khusus.

Berita di situs MUI: Pleno Muktamar ke-35 NU Putuskan Hukum Komersialisasi DNA, Chip Otak, dan Bitcoin
Laporan MUI tentang pleno Muktamar ke-35 NU di Jombang, Agustus 2026: Bitcoin sah ditransaksikan sebagai aset digital, tetapi penggunaannya sebagai mata uang dinyatakan haram karena bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011. Sumber: mui.or.id · diambil 2026-11-18

Lalu bagaimana dengan USDT secara khusus?

USDT berbeda dari Bitcoin. Nilainya dipatok ke dolar AS dan, menurut Tether, didukung aset cadangan seperti surat utang jangka pendek pemerintah AS, emas dan aset lainnya. Sebagian orang berpendapat ini membuat USDT lebih dekat dengan ketentuan ketiga fatwa MUI, yaitu aset yang memiliki underlying. Namun MUI belum mengeluarkan penilaian khusus tentang USDT, dan DSN-MUI masih mengkaji soal underlying asset.

Ada pula hal yang mungkin dipertanyakan dari sisi syariah. Sebagian besar cadangan Tether berupa surat utang yang memberikan bunga kepada Tether; pemegang USDT sendiri tidak menerima bunga. Apakah hal ini berpengaruh pada status USDT belum dibahas secara khusus dalam fatwa-fatwa di atas. Inilah jenis pertanyaan yang sebaiknya Anda ajukan langsung kepada ulama.

Yang jelas menurut ketiga lembaga: memakai USDT untuk membayar barang atau jasa di Indonesia hukumnya haram, dan secara hukum juga dilarang. Untuk penggunaan lain, seperti menyimpan nilai atau mengirim uang, statusnya bergantung pada pandangan yang Anda ikuti dan cara Anda memakainya.

Praktik yang perlu dihindari menurut fatwa-fatwa tersebut

Berdasarkan ketiga keputusan di atas, ada beberapa praktik yang jelas bermasalah. Memakai kripto, termasuk USDT, sebagai alat pembayaran di Indonesia. Transaksi futures, leverage dan short selling, yang menurut pemberitaan dilarang dalam fatwa Muhammadiyah 2026. Memperdagangkan token yang terkait judi, pornografi atau pasar gelap, atau token tanpa kegunaan jelas yang semata-mata spekulatif.

Banyak exchange juga menawarkan produk “earn” atau tabungan kripto dengan imbal hasil tetap. Fatwa-fatwa di atas tidak membahas produk ini secara khusus, tetapi karena menyangkut imbal hasil yang dijanjikan, sebaiknya tanyakan kepada ulama sebelum memakainya.

Halal menurut syariah tidak sama dengan legal menurut OJK

Status syariah dan status hukum adalah dua hal yang berbeda. Secara hukum, aset kripto di Indonesia diakui sebagai aset keuangan digital, dan sejak Januari 2025 perdagangannya diawasi OJK, menggantikan Bappebti. OJK menerbitkan daftar pedagang aset keuangan digital yang berizin. Rupiah tetap satu-satunya alat pembayaran yang sah.

Jadi sebuah transaksi bisa legal tetapi dipersoalkan secara syariah, atau sebaliknya. Muslim yang ingin bertransaksi kripto perlu memperhatikan keduanya: apakah platform dan transaksinya sesuai aturan OJK, dan apakah praktiknya sesuai pandangan syariah yang ia ikuti.

Langkah praktis bagi Muslim yang ingin memakai USDT

Baca sendiri sumber aslinya: keputusan Ijtima Ulama MUI di situs MUI dan fatwa Majelis Tarjih di situs Muhammadiyah. Ringkasan media, termasuk panduan ini, bisa saja tidak lengkap.

Konsultasikan dengan ustadz atau ulama yang Anda percayai, terutama tentang pertanyaan khusus stablecoin seperti soal cadangan berbunga. Jelaskan dengan jujur untuk apa Anda memakai USDT: menyimpan nilai, mengirim uang ke keluarga, menerima pembayaran dari luar negeri, atau berinvestasi.

Jika memutuskan memakainya, hindari praktik yang jelas dilarang seperti leverage dan futures, jangan memakai USDT sebagai alat pembayaran di dalam negeri, dan gunakan platform yang diawasi. Majelis Tarjih juga menyampaikan pandangan awal bahwa aset kripto berpotensi terkena zakat jika mencapai nisab setara 85 gram emas dan telah dimiliki selama satu tahun (haul); ini masih pandangan awal, bukan keputusan fatwa.

Jika Anda memutuskan membeli USDT, OTCDO membantu membandingkan harga P2P rupiah di berbagai exchange. Bandingkan dulu jumlah Anda agar tidak membayar premi lebih mahal dari yang perlu.

Terakhir, pandangan para ulama tentang kripto sudah beberapa kali berubah seiring perkembangan teknologi dan regulasi, seperti terlihat dari perubahan fatwa Muhammadiyah antara 2022 dan 2026. Karena itu, periksa kembali sumber resminya dari waktu ke waktu. Panduan ini akan diperbarui ketika MUI, DSN-MUI, Muhammadiyah atau NU menerbitkan keputusan baru tentang kripto atau stablecoin.

Istilah yang sering muncul dalam fatwa kripto

Gharar berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam akad, misalnya tentang objek atau nilainya. Dharar berarti bahaya atau kerugian. Maisir dan qimar sama-sama merujuk pada unsur perjudian atau untung-untungan.

Sil'ah adalah barang atau komoditas yang sah diperjualbelikan menurut syariah, dengan syarat antara lain ada wujudnya, bernilai, jelas jumlahnya, dimiliki, dan bisa diserahkan. Underlying adalah aset nyata yang menjadi dasar atau jaminan nilai suatu instrumen.

Māl mutaqawwam adalah harta yang bernilai dan boleh dimanfaatkan menurut syariah. Mubah berarti boleh. Muqayyad berarti terikat syarat, sehingga kebolehan itu bisa gugur jika syaratnya dilanggar. Memahami istilah ini membantu Anda membaca teks fatwa aslinya dan mengajukan pertanyaan yang tepat kepada ulama.

Baca juga

Sumber

Pertanyaan umum

Apakah ada fatwa khusus tentang USDT?

Belum ada. Fatwa MUI, Muhammadiyah dan keputusan NU membahas kripto atau Bitcoin secara umum. DSN-MUI masih mengkaji soal underlying asset sebelum menerbitkan fatwa kripto syariah.

Apakah memakai USDT untuk membayar itu haram?

Ya, menurut MUI, Muhammadiyah dan NU, kripto sebagai mata uang atau alat pembayaran haram, dan di Indonesia rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah.

Apakah Muhammadiyah sekarang menghalalkan kripto?

Fatwa Majelis Tarjih Maret 2026 menyatakan hukum asal transaksi dan investasi kripto mubah dengan syarat, tetapi tetap haram sebagai mata uang. Pemberitaan menyebut futures, leverage dan short selling dilarang.

Apakah USDT memenuhi syarat underlying menurut MUI?

MUI belum menilai USDT secara khusus. USDT didukung cadangan menurut Tether, tetapi apakah itu memenuhi syarat sil'ah dan underlying versi MUI masih perlu ditanyakan kepada ulama.

Apakah USDT legal di Indonesia?

Aset kripto diakui sebagai aset keuangan digital yang diawasi OJK sejak Januari 2025, tetapi tidak boleh dipakai sebagai alat pembayaran. Status legal berbeda dengan status syariah.

Hitung untuk jumlah Anda