Fatwa MUI 2021: tiga ketentuan tentang kripto
Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ketujuh, yang berlangsung di Jakarta pada 9 sampai 11 November 2021, menetapkan tiga ketentuan hukum tentang cryptocurrency. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI dan dimuat di situs resmi MUI.
Pertama, penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar (ketidakjelasan) dan dharar (bahaya), serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.
Kedua, cryptocurrency sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar (unsur judi), dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i. Syarat sil'ah yang dimaksud antara lain ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, merupakan hak milik, dan bisa diserahkan kepada pembeli.
Ketiga, cryptocurrency sebagai komoditas atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah, memiliki underlying, dan memiliki manfaat yang jelas, hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Ketentuan ketiga inilah yang sering dikutip dalam pembahasan tentang stablecoin.
Sikap MUI saat ini: rujukan pemerintah dan kajian DSN-MUI
Fatwa 2021 masih menjadi rujukan. Situs MUI memuat pernyataan Menteri Agama bahwa pemerintah tetap merujuk pada hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI 2021, dan bahwa kripto sebagai komoditas hanya dapat diperdagangkan jika memenuhi syarat sil'ah.
Di sisi lain, Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) sedang mengkaji status underlying asset dan bisnis di balik token, sebagai pijakan sebelum menerbitkan fatwa dan panduan teknis kripto syariah. Kajian ini dibahas dalam Ijtima Sanawi DSN-MUI. Artinya, pandangan MUI tentang aset kripto tertentu, termasuk kemungkinan stablecoin, masih bisa diperjelas di masa depan.
Muhammadiyah: dari haram (2022) menjadi mubah bersyarat (2026)
Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah semula mengharamkan kripto, baik sebagai investasi maupun alat tukar, dalam Fatwa Tarjih yang dimuat Suara Muhammadiyah edisi 01 tahun 2022. Alasan utamanya adalah gharar, maisir, belum diakui negara, minimnya pemahaman masyarakat, dan ketiadaan underlying asset.
Pada Maret 2026, Majelis Tarjih dan Tajdid menerbitkan fatwa baru tentang kripto sebagai aset keuangan digital, yang dimuat di situs resmi Muhammadiyah pada 5 Maret 2026. Menurut penjelasan Majelis Tarjih dan pemberitaan tentang fatwa itu, aset kripto dapat dipandang sebagai māl mutaqawwam, yaitu harta yang bernilai dan sah menurut syariah, sehingga hukum asal bertransaksi dan berinvestasi kripto adalah mubah.
Kebolehan itu bersifat muqayyad, atau bersyarat. Transaksi bisa menjadi haram jika melanggar prinsip syariah, baik dari sisi aset maupun mekanismenya. Aset tidak boleh terkait kegiatan terlarang seperti judi digital, pornografi atau pasar gelap, dan sebaiknya punya kegunaan yang jelas, bukan sekadar instrumen spekulatif seperti meme coin. Pemberitaan juga menyebut fatwa ini melarang transaksi futures, leverage dan short selling.
Yang tidak berubah: Muhammadiyah tetap memandang haram fungsi kripto sebagai mata uang atau alat pembayaran, karena rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah menurut hukum nasional. Hal ini ditegaskan kembali oleh Majelis Tarjih dalam kajian pada Juli 2026.
NU: keputusan Muktamar ke-35
Sebelumnya, Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur pada Oktober 2021 menyatakan penggunaan kripto haram. Pada Muktamar ke-35 NU di Jombang, Agustus 2026, forum Bahtsul Masail membahas hukum Bitcoin. Menurut penjelasan yang dimuat di situs MUI, mentransaksikan Bitcoin sebagai aset digital dinyatakan sah dan diperbolehkan.
Sama seperti MUI dan Muhammadiyah, penggunaan Bitcoin sebagai mata uang dinyatakan haram secara hukum positif karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Keputusan ini membahas Bitcoin, bukan stablecoin seperti USDT secara khusus.
Lalu bagaimana dengan USDT secara khusus?
USDT berbeda dari Bitcoin. Nilainya dipatok ke dolar AS dan, menurut Tether, didukung aset cadangan seperti surat utang jangka pendek pemerintah AS, emas dan aset lainnya. Sebagian orang berpendapat ini membuat USDT lebih dekat dengan ketentuan ketiga fatwa MUI, yaitu aset yang memiliki underlying. Namun MUI belum mengeluarkan penilaian khusus tentang USDT, dan DSN-MUI masih mengkaji soal underlying asset.
Ada pula hal yang mungkin dipertanyakan dari sisi syariah. Sebagian besar cadangan Tether berupa surat utang yang memberikan bunga kepada Tether; pemegang USDT sendiri tidak menerima bunga. Apakah hal ini berpengaruh pada status USDT belum dibahas secara khusus dalam fatwa-fatwa di atas. Inilah jenis pertanyaan yang sebaiknya Anda ajukan langsung kepada ulama.
Yang jelas menurut ketiga lembaga: memakai USDT untuk membayar barang atau jasa di Indonesia hukumnya haram, dan secara hukum juga dilarang. Untuk penggunaan lain, seperti menyimpan nilai atau mengirim uang, statusnya bergantung pada pandangan yang Anda ikuti dan cara Anda memakainya.
Langkah praktis bagi Muslim yang ingin memakai USDT
Baca sendiri sumber aslinya: keputusan Ijtima Ulama MUI di situs MUI dan fatwa Majelis Tarjih di situs Muhammadiyah. Ringkasan media, termasuk panduan ini, bisa saja tidak lengkap.
Konsultasikan dengan ustadz atau ulama yang Anda percayai, terutama tentang pertanyaan khusus stablecoin seperti soal cadangan berbunga. Jelaskan dengan jujur untuk apa Anda memakai USDT: menyimpan nilai, mengirim uang ke keluarga, menerima pembayaran dari luar negeri, atau berinvestasi.
Jika memutuskan memakainya, hindari praktik yang jelas dilarang seperti leverage dan futures, jangan memakai USDT sebagai alat pembayaran di dalam negeri, dan gunakan platform yang diawasi. Majelis Tarjih juga menyampaikan pandangan awal bahwa aset kripto berpotensi terkena zakat jika mencapai nisab setara 85 gram emas dan telah dimiliki selama satu tahun (haul); ini masih pandangan awal, bukan keputusan fatwa.
Jika Anda memutuskan membeli USDT, OTCDO membantu membandingkan harga P2P rupiah di berbagai exchange. Bandingkan dulu jumlah Anda agar tidak membayar premi lebih mahal dari yang perlu.
Terakhir, pandangan para ulama tentang kripto sudah beberapa kali berubah seiring perkembangan teknologi dan regulasi, seperti terlihat dari perubahan fatwa Muhammadiyah antara 2022 dan 2026. Karena itu, periksa kembali sumber resminya dari waktu ke waktu. Panduan ini akan diperbarui ketika MUI, DSN-MUI, Muhammadiyah atau NU menerbitkan keputusan baru tentang kripto atau stablecoin.
Istilah yang sering muncul dalam fatwa kripto
Gharar berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam akad, misalnya tentang objek atau nilainya. Dharar berarti bahaya atau kerugian. Maisir dan qimar sama-sama merujuk pada unsur perjudian atau untung-untungan.
Sil'ah adalah barang atau komoditas yang sah diperjualbelikan menurut syariah, dengan syarat antara lain ada wujudnya, bernilai, jelas jumlahnya, dimiliki, dan bisa diserahkan. Underlying adalah aset nyata yang menjadi dasar atau jaminan nilai suatu instrumen.
Māl mutaqawwam adalah harta yang bernilai dan boleh dimanfaatkan menurut syariah. Mubah berarti boleh. Muqayyad berarti terikat syarat, sehingga kebolehan itu bisa gugur jika syaratnya dilanggar. Memahami istilah ini membantu Anda membaca teks fatwa aslinya dan mengajukan pertanyaan yang tepat kepada ulama.
Baca juga
Sumber
Pertanyaan umum
Apakah ada fatwa khusus tentang USDT?
Belum ada. Fatwa MUI, Muhammadiyah dan keputusan NU membahas kripto atau Bitcoin secara umum. DSN-MUI masih mengkaji soal underlying asset sebelum menerbitkan fatwa kripto syariah.
Apakah memakai USDT untuk membayar itu haram?
Ya, menurut MUI, Muhammadiyah dan NU, kripto sebagai mata uang atau alat pembayaran haram, dan di Indonesia rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah.
Apakah Muhammadiyah sekarang menghalalkan kripto?
Fatwa Majelis Tarjih Maret 2026 menyatakan hukum asal transaksi dan investasi kripto mubah dengan syarat, tetapi tetap haram sebagai mata uang. Pemberitaan menyebut futures, leverage dan short selling dilarang.
Apakah USDT memenuhi syarat underlying menurut MUI?
MUI belum menilai USDT secara khusus. USDT didukung cadangan menurut Tether, tetapi apakah itu memenuhi syarat sil'ah dan underlying versi MUI masih perlu ditanyakan kepada ulama.
Apakah USDT legal di Indonesia?
Aset kripto diakui sebagai aset keuangan digital yang diawasi OJK sejak Januari 2025, tetapi tidak boleh dipakai sebagai alat pembayaran. Status legal berbeda dengan status syariah.